PemKab Bangka Tengah salurkan dana PNPM-MP sebesar Rp6,5 miliar

Koba, Realita News

Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, hingga September 2011 telah menyalurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan integrasi sebesar Rp6,5 miliar dari total anggaran Rp8,07 miliar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah penyaluran dana PNPM-MP dan integrasi kepada 50 desa dan tujuh kecamatan di daerah tersebut telah terealisasi sekitar 80 persen dan diharapkan seluruh dana dapat tersalurkan,” ujar Penanggungjawab Operasional PNPM-MP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Tengah, Erik Frisco, di Koba, Selasa.

Ia menjelaskan, dana sebesar Rp8.07 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp7 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Rp1.06 miliar.

Sementara pada 2012, pihaknya akan berupaya melanjutkan program tersebut dengan target anggaran sebesar Rp4,3 miliar dari APBN dan Rp600 juta APBD.

Ia menjelaskan, teknis pengajuan bantuan dari dana PNPM-MP dan integrasi yang bersumber dari APBN yakni hasil musyawarah masyarakat melalui unit pelayanan teknis mengajukannya ke BPMPD kabupaten dan berkas tersebut diperifikasi untuk mengetahui kelayakan dan kelengkapan administrasi yang kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sedangkan teknis pengajuan bantuan dari dana PNPM-MP dan integrasi yang bersumber dari APBD yakni hasil musyawarah masyarakat desa melalui unit pelayanan kecamatan (UPK) diajukan ke BPMPD kabupaten dan berkas tersebut diverifikasi untuk mengetahui kelayakan dan kelengkapan administrasi yang kemudian direkomendasikan ke

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten.

“Pencairan dana akan ditransfer melalui Bank ke rekening tim pelaksana kegiatan (TPK) di masing-masing desa dengan besaran dana disesuaikan kebutuhan desa tersebut, sehingga diharapkan seluruh perangkat desa sebelum mengajukan bantuan agar membahasnya dengan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,”

ujarnya.

Secara administratif Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas wilayah 2.037,88 kilometer persegi yang terbagi menjadi enam kecamatan. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Koba dengan luas wilayah 335,65 kilometer persegi, Pangkalan Baru 101,94 kilometer persegi, Sungai Selan 567,52 kilometer persegi, Simpang Katis 224,82

kilometer persegi, Lubuk Besar 203,94 kilometer persegi dan Namang 604,01 kilometer persegi.

Sementara berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Kabupaten Bangka Tengah memiliki jumlah penduduk mencapai 161.075 jiwa dengan rincian 84.394 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 76.681 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 76 orang per kilometer persegi.

Ia mengatakan, dalam rangka mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana PNPM-MP dan integrasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya maka Pemkab Bangka Tengah telah memberikan kewenangan kepada masing-masing UPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap saat, sehingga pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan yang pengajuan sebelumnya.

“Dari hasil Monev apabila terbukti sebuah desa terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya maka ke depannya desa tersebut tidak akan diberikan bantuan lagi sebagai sanksi terhadap desa tersebut, namun hingga saat ini belum ditemukannya adanya penyimpangan” ujarnya.

Menurut dia, secara umum kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan program kerja di masing-masing desa di Kabupaten Bangka Tengah berupa faktor cuaca, terbatasnya tenaga ahli pembangunan desa, contohnya tukang, sehingga pelaksanaanya di lapangan sedikit tersendat mengingat daerah Provinsi Babel merupakan daerah kepulauan.

Untuk itu, kata dia, diharapkan dengan adanya bantuan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah ke depannya kondisi kehidupan masyarakat di daerah tersebut dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena telah dilakukan berbagai upaya pembenahan terhadap inprastruktur desa guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan.

Info lengkap : Klik disini.

Invitasi Olahraga Tradisional III Resmi Dimulai

Invitasi Olahraga Tradisional III Resmi Dimulai di Pasir Padi Bangka Belitung

syamsuddin

syamsuddin Basari Wagub Bangka belitung.(dody)


Pangkalpinang:Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasiona III, hari Sabtu (17/9) pagi resmi dibuka oleh Wagub Bangka Belitung, Syamsuddin Basari, di Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang. Kegiatan yang difasilitasi Kemenpora ini diikuti atlet dari 33 provinsi, melombakan empat cabor yakni egran, dagongan, terompah panjang dan hadang.

Menurut Deputi III Pembudayaan Olahraga James Tangkudung, sejauh ini peran pembangunan olahraga masih jauh dari yang kita harapkan. Untuk itu berbagai jenis olahraga perlu terus digalakkan ditengah-tengah masyarkat . “Beberapa olahraga tradisional yang sejak dulu sudah ada di negeri ini dan hampir punah juga tidak kalah serunya, serta perlu kita kembangkan lagi dan lestarikan,” ujar James mewakili Menpora Andi Mallarangeng
James berharap semangat berolahraga tradisional bukan hanya pada saat-saat ada invitasi atau hajatan besar saja, tapi jadikanlah olahraga tradisional ini sebagai kegiatan sehari-hari untukmeningkatkan kebugaran jasmani.” Olahraga ini murah meriah, bahannya dari kayu atau bambu , dan alatnya bisa dibuat sendiri dengan mudah,” tutur James.
Sementara itu, Wagub Babel Syamsuddin Basari, menyampaikan terima kasih denganĀ  dipilihnya Babel sebagai tuan rumah. “Sebagai provinsi baru tentu kami masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf, tapi saat ini kami terus membangun, lima tahun kedepan kami yakin bisa menyamai propinsi yang lebih dulu ada,” ujarnya.
Ketua Panitia Alfredo yang juga Kabid Olahraga Rekreasi mengatakan, invitasi ini diadakan 2 kali setahun, diikuti 640 atlet dari 32 provinsi dan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 18 hingga 19 4eptember. Tujuannya menyebarluaskan ORT yang telah dibakukan Kemenpora sekaligus melestarikan permainan rakyat asli dari nenek moyang kita dulu.

Turut hadir Deputi Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Menkokesra Sugihartatmo , jajaran Asdep Kemenpora serta jajaran Pemda Babel. Acara pembukaan berlangsung meriah , dilakukan defile peserta serta hiburan kesenian tradisional negeri laskar pelangi dan drum band dari siswa dan siswi SD,SMP dan SMA .

Sumber : dody Iskandar,SH

Lestarikan olahraga tradisional di Indonesia

Kemenpora meminta pemda agar lestarikan olahraga tradisional di Indonesia

james tangkudung

james tangkudung mewakili menpora .Dody Doc.

Pangkalpinang (RN)- Deputi III Pembudayaan Olahraga, Kemenpora, James Tangkudung meminta pemerintah daerah (Pemda) giat melestarikan olahraga tradisional yang hampir punah, karena kurang mendapat apresiasi masyarakat.

“Jangan pemerintah pusat saja yang melestarikan olahraga peninggalan para leluhur ini, tetapi pemda juga harus ikut agar kembali digemari masyarakat,” ujarnya usai pembukaan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional III Tahun 2011 di Pantai Pasir Padi Pangkalpinang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bisa menggelar ivent di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta tingkat sekolah untuk meningkatkan kembali animo masyarakat dengan olahraga tradisional.

Kegiatan ini digelar selama dua hari dimulai Sabtu (17/9) hingga Minggu (18/9) di Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang diikuti 630 orang atlet dari 32 Provinsi se-Indonesia.

Para atlet akan bertarung memperebutkan piala bergilir Kemenpora dengan memperlombakan empat cabang olahraga tradisional yaitu hadang, dagongan, bakiak/terompah panjang dan egrang.

Ia mengatakan, dalam melestarikan olahraga tradisional, Kemenpora telah membakukan berbagai cabang olahraga tradisional seperti egrang, tarik tambang, patok lele, bagan hadang, terompah panjang, dangongan, sumpitan, lompat sodor, hadang, gasing dan lainnya.

“Olahraga tradisional dibakukan secara nasional tersebut terdapat di masing-masing daerah yang disamakan dalam peraturan permainannya seperti permainan hadang, kalau di Jakarta nama permainan hadang disebut galasit, Medan (Sumut) disebut Manggala, Jawa Barat disebut gerobak sodor yang permainan tersebut masing-masing daerah ada tetapi dengan nama berbeda,” ujarnya.

Menurut dia, olahraga tradisional ini merupakan warisan budaya, permainan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan, jangan sampai negara lain mengklaim permainan tradisional ini.

“Saat ini, banyak warisan budaya Indonesia yang diklaim negara lain karena kurang dijaga dan dilestarikan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diminta pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan membudayakan olahraga tradisional menjadi asset budaya daerah untuk mencipta generasi yang sehat dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap semangat berolahraga tradisional bukan hanya pada saat-saat ada invitasi atau hajatan besar saja, tapi jadikanlah olahraga tradisional ini sebagai kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan kebugaran jasmani,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan, olahraga tradisional ini terus ditingkatkan melalui ivent-ivent nasional untuk melestarikan budaya Indonesia.

“Kami siap memfasilitasi ivent-ivent olahraga tradisional ini agar kelestariannya tetap terjaga dan kami akan memperjuangkan agar olahraga tradisional ini bisa dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujarnya.

Menurut dia, olaraga tradisional memiliki nilai-nilai kebudayaan yang positif seperti semangat kebersamaan, persatuan, musyawarah dan olaraga ini murah meriah.

“Olahraga ini murah meriah, bahannya dari kayu atau bambu dan alatnya bisa dibuat sendiri dengan mudah,” ujarnya

Sumber : antaranews

Kasus Rawagede siap ditangani pemerintah

patrialis akbar

patrialis akbar Mentri hukum dan Ham

Kasus Rawagede siap ditangani pemerintah

Depok .(RN) Menteri Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patralis Akbar menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kasus Rawagede yang banyak memakan korban pembunuhan orang Indonesia oleh tentara Belanda.

“Tentunya kita akan kawal kasus tersebut, kalau memang mentok maka akan dibantu,” kata Patrialis usai menghadiri wisuda putranya di Balairung Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

Kemenkumham akan melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah Belanda untuk membicarakan penghormatan dan penghargaan terkait putusan Pengadilan di Belanda.

Ia menyarankan agar kasus tersebut disikapi dengan tidak tergesa-gesa karena kita harus menerima salinan putusan dari pengadilan di Belanda tersebut terlebih dahulu.

Kasus tersebut katanya jangan sampai ada persoalan antar kedua negara, tapi kita juga menghormatai warga negara yang menuntut haknya dimanapun termasuk diluar negeri.

Patrialis mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan putusan Pengadilan di Den Haag tersebut. “Tentunya ini kabar yang menggembirakan dan suatu putusan tidak ada masalah dengan semuanya,” ujarnya.

Pemerintah lanjut dia akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan pihak keluarga para korban tragedi yang terjadi pada 9 Desember 1947 tersebut.

Ia mengharapkan jangan sampai ada kesan kasus tersebut menganggu hubungan kedua negara.

Namun kita memang harus menghormati permintaan warga negara untuk memenuhi kebutuhan haknya baik didalam negeri maupun di luar negeri. “Kita harus menghormati semua ini,” ujarnya.

Delapan janda dan satu korban hidup dari Rawagede, daerah sebelah timur Jakarta, mengadukan pemerintah Belanda ke pengadilan pada 2008 untuk menuntut ganti rugi atas eksekusi pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda.

Pemerintah Belanda mengakui bahwa eksekusi itu berlangsung namun bersikeras bahwa tidak ada klaim yang bisa diajukan karena masalah itu dianggap kadaluwarsa menurut hukum Belanda dengan batasan lima tahun.

Pihak berwenang di Belanda mengatakan, 150 orang tewas dalam serangan itu, namun perhimpunan korban menyatakan bahwa 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu.

Rawagede terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.

Sumber : Antara News

Hari jadi Kota Pangkalpinang ke 254

Hari jadi Kota Pangkalpinang ke 254

Gedung Pemkot Pangkalpinang

Gedung Pemkot Pangkalpinang 2011 (17/09/11).Dody

Pangkalpinang (RN) Kota Pangkalpinang menginjak usia ke 254 tahun pada tanggal 17 September 2011 dimana usia ini adalah usia yang sudah cukup matang dalam usia sebuah kota.

Pada ulang tahun kali ini sekaligus Kota Pangkalpinang meresmikan 3 gedung baru sebagai sarana untuk lebih mendekatkan masyarakat pada dinas-dinas terkait dalam 1 atap.

Bertempat di Gedung Tudung Saji Jl. Kacapedang Pangkalpinang diresmikan gedung perkantoran yang akan dipergunakan oleh Pemkot Pangkalpinang dimana pembangunannya sendiri telah dimulai sejak tahun 2009 dengan menggunakan anggaran tahun 2009, 2010 & 2011.

Luas areal yang dipergunakan adalah 500m2 sementara yang dipakai untuk gedung perkantoran adalah 3480m2. Gedung Tudungsaji ini berlantai 5 dimana yang paling atas dipergunakan sebagai gedung anjungan.

Walikota Pangkalpinang

Bpk. Zulkarnain Karim

Dalam kesempatan ini walikota Pangkalpinang Bpk. Zulkarnain Karim megatakan bahwa gedung ini dibuat melihat bahwa gedung walikota yang lama sudah tidak layak lagi bahkan ada tim survey dari Universitas Padjajaran mengatakan bahwa gedung walikota Pangkalpinang adalah gedung walikota terjelek di Indonesia.

Gedung Tudungsaji yang baru ini mempunyai keistimewaan dengan tidak meninggalkan ciri khas kota Pangkalpinang yaitu bentuk Tudungsaji pada bagian atas gedung dan pohon pinang pada pilar-pilar utama gedung ini.

Peresmian gedung baru

Walikota. wakil walikota dan Kadis PU Pangkalpinang ( 17/09/11).Dody

Gedung selanjutnya yang juga diresmikan adalah Gedung Gadis yang merupakan singkatan dari gedung gabungan dinas-dinas dimana seluruh dinas akan djadikan satu atap guna lebih memudahkan koordinasi antar dinas-dinas terkait di lingkungan pemkot Pangkalpinang.

Gedung yang ketiga diresmikan adalah Pasar Pagi Jl. A. Yani dalam dimana pertimbangannya adalah dengan semakin banyak nya penduduk di Pangkalpinang maka diperlukan pasar tradisional yang tertata dengan rapi agar membuat nyaman masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional tersebut bahkan rencana kedepan disepanjang Jl. A.yani sampai simpang DKT akan dibangun trotoar dan tanaman hias dikiri kanan jalan untuk memperindah kota Pangkalpinang.

Photo bersama

Photo bersama para kepala dinas dan walikota pangkalpinang di halaman gedung pemkot baru ( 17/09/2011).Dody.

Terakhir Bpk. Zulkarnain Karim mengatakan bahwa syukur kita dapat diaplikasikan dalam gedung ini dengan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.

Sumber : Dody Iskandar.

 

Dividen BUMN Manufaktur Mencapai Rp13,45 Triliun

Mustafa Abubakar Mentri BUMN

Mustafa Abubakar Mentri BUMN

Jakarta: Kementerian BUMN memperkirakan setoran dividen BUMN sektor manufaktur dan industri strategis pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp13,45 triliun.

“Setoran BUMN dari Kedeputian Bidang Manufaktur dan Industri Strategis masih dibahas, namun diperkirakan mencapai Rp13,45 triliun,” kata Asisten Deputi Menteri BUMN Bidang Manufaktur dan Industri StrategisĀ  II Gatot Trihargo, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Gatot, angka tersebut masih akan dibahas dan dimintai persetujuan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Ia menjelaskan, besaran setoran dividen tersebut lebih rendah dibanding tahun sebebelumnya.

Ia menambahkan, dividen sebesar Rp13,45 triliun tersebut merupakan setoran dari sejumlah BUMN di bawah Kedeputian Strategis dan Manufaktur, seperti PT Telkom, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Biofarma, PT Pertamina, PT PLN. “Masing-masing perusahaan porsinya berbeda-beda,” ujarnya.

Dividen Telkom dan PGN, PLN, diperkirakan berkisar 50-55 persen dari laba bersih tahun buku 2010. Meski begitu, angka tersebut masih dikalkulasi lagi lantaran memperhitungkan kebutuhan investasi BUMN bersangkutan, terutama yang berpartisipasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN).

Pada tahun 2011 pemerintah menetapkan setoran dividen seluruh BUMN (142 perusahaan) kepada APBN sebesar Rp27,5 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2010 Rp30,09 triliun.

Sumber : www.yahoo.com

Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas eksekusi Rawagede

rawagede bekasi

Korban rakyat sipil rawagede bekasi Indonesia

Den Haag – Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas eksekusi-eksekusi yang dilakukan pasukan kolonial di kampung Rawagede, Indonesia, pada 1947 dan keluarga korban harus memperoleh kompensasi, demikian diputuskan sebuah pengadilan Belanda, Rabu.

“Pengadilan ini mendapati bahwa negara (Belanda) bertindak salah dengan melakukan eksekusi-eksekusi dan bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan ketentuan hukum,” kata hakim pengadilan itu Daphne Schreuder di Den Haag.

Delapan janda dan satu korban hidup dari Rawagede, daerah sebelah timur Jakarta, mengadukan pemerintah Belanda ke pengadilan pada 2008 untuk menuntut ganti rugi atas eksekusi pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda.

Pemerintah Belanda mengakui bahwa eksekusi itu berlangsung namun bersikeras bahwa tidak ada klaim yang bisa diajukan karena masalah itu dianggap kadaluwarsa menurut hukum Belanda dengan batasan lima tahun.

Pihak berwenang di Belanda mengatakan, 150 orang tewas dalam serangan itu, namun perhimpunan korban menyatakan bahwa 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu.

Rawagede kini terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang.

Sumber : Rueteur/ Kantor Berita Antara

Tiga Tahun Program Istana Untuk Rakyat

istana negara

istana negara Republik Indonesia di Jakarta

Bulan Mei tahun 2011, program Istana untuk Rakyat akan memasuki usianya yang ketiga. Tujuan utama diadakannya program tersebut adalah agar masyarakat luas dapat melihat langsung dan mengenal Kompleks Istana Kepresiden di Jakarta lebih dekat lagi. Program ini dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Proses yang harus dilakukan calon pengunjung juga sangat mudah. Cukup dengan mendaftar pada saat kedatangan tanpa dikenakan biaya apapun. Bagi para pengunjung yang datang bersama kelompok, rombongan, atau keluarga, cukup mengirimkan satu orang perwakilan saja untuk mengambil nomor urut antrian dan mengumpulkan kartu identitas masing-masing peserta.

Pertama-tama, pengunjung akan diajak menonton video di Ruang Serba Guna Sekretariat Negara. Dalam tayangan video yang dilengkapi teks berbahasa Inggris itu, pengujung disambut langsung oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono. Pengunjung diajak untuk mengenal Istana-istana Presiden RI di daerah seperti Istana Tampaksiring-Bali, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas dan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan Gedung Agung, serta diajak untuk melihat sekilas kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara.

Setelah itu, pengunjung akan diajak masuk ke Istana Merdeka. Pengunjung akan diajak berkeliling oleh pemandu. Mulai dari halaman depan Istana Merdeka, lalu masuk ke Ruang Credentials, serta ruang lainnya di dalam Istana Merdeka.

Untuk alasan ketertiban, pengunjung tidak diperkenankan membawa kamera sendiri ketika memasuki kompleks Istana, namun tidak usah khawatir karena pengambilan foto akan difasilitasi oleh pihak Istana yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Pengunjung nantinya akan difoto di atas anak tangga Istana Merdeka, sama seperti foto resmi Presiden RI dan para menteri usai pelantikan anggota kabinet.

Berikutnya, pengunjung dibawa ke halaman tengah Istana Merdeka, melewati Kantor Presiden RI menuju Istana Negara untuk melihat kediaman resmi Presiden SBY dan keluarga. Sebelum mengakhiri kunjungan, pengunjung akan dibawa menyelusuri lorong Istana dan melihat foto-foto kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara. Istana Merdeka dan Istana Negara merupakan istana-istana yang ada di lokasi Istana Kepresidenan Jakarta.

Para pemandu Istana untuk Rakyat yang akan menemani pengunjung berkeliling Istana merupakan tenaga perbantuan dari Wanita TNI dan Polri. Sebelum melakukan tugas sebagai pemandu, mereka diikutsertakan dalam pendidikan latihan. Baik itu pelatihan tentang etika, bahasa Inggris, keprotokoleran dan semua yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.

Sebenarnya, kunjungan masyarakat ke Istana sudah dilakukan pada era Presiden Soeharto, namun prosedurnya berbeda. Dulu, calon pengunjung Istana Jakarta dan Istana-istana di daerah harus mengirimkan surat permohonan berkunjung terlebih dahulu, kemudian baru dijadwalkan untuk melakukan kunjungan. Pada masa itu, kunjungan ke Istana hanya dibuka pada hari Jumat.

Pada masa kepemimpinan Presiden SBY, Istana kembali dibuka dengan prosedur yang lebih mudah. Khusus untuk Istana di daerah, seperti Istana Kepresidenan Bogor dan Cipanas, dibuka setiap hari Senin sampai dengan Kamis serta Sabtu dan Minggu pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Untuk hari Jumat diliburkan.

Istana Kepresidenan Yogyakarta dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 09.00 hingga 14.00. Sementara hari Jumat dibuka mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 09.00 hingga 14.00 WITA dan libur di hari Jumat, Sabtu, Minggu.

Untuk Istana-istana daerah, calon pengunjung harus mengajukan surat permohonan kunjungan dikarenakan terbatasnya jumlah petugas, sehingga jumlah pengunjung dibatasi.

Bagi anda yang ingin mengikuti program Istana untuk Rakyat, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Kepala Biro Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, telepon 021 23545001 ext 7026. Fax 3857051, atau
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretariat Presiden, telepon 021-23545001 ext 7388. Fax 021-3859786.

Mantan dubes Michael Manufandu diperiksa hingga delapan jam

Michael Manufandu dan Nazaruddin

Michael Manufandu dan Nazaruddin

Jakarta – Setelah menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Manufandu, tidak berkomentar soal pemeriksaannya yang terkait dengan proses penangkapan M Nazaruddin di Kolombia.

Manufandu usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat, hanya menjawab tidak ada ketika ditanya soal barang-barang bukti yang menurut Nazaruddin hilang dari tas hitam yang dititipkan pada dirinya saat proses penangkapan berlangsung.

Hampir sama dengan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia ini tiba di lembaga antikorupsi sekitar pukul 9.25 WIB dan selesai pukul 17.30 WIB.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, Manufandu menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia saat buron.

“Dia kan diperiksa terkait proses penangkapan dan pemulangan Nazar, juga khususnya soal tas hitam yang dititipkan Nazar ke Manufandu,” katanya.

Sebelumnya, baik Nazaruddin maupun kuasa hukumnya yakni OC Kaligis mengatakan di depan Komite Etik KPK dan wartawan, bahwa dari dalam tas tersebut seharusnya ada tiga buah flasdisk dan satu CD yang merupakan rekaman cctv, yang salah satunya rekaman kehadiran pimpinan KPK Chandra M Hamzah saat menemui Nazar.

Bahkan Nazaruddin sempat meminta kepada pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto yang juga merupakan Komite Etik KPK dapat menemukan barang bukti yang disebut pihak Nazar hilang.

Sumber : Kantor Berita Antara

Kemdiknas sebarkan angket soal penyaluran BOS

Mentri Pendidikan Nasional M. Nuh

Mentri Pendidikan Nasional M. Nuh

Jakarta – Kementerian Pendidikan Nasional menyebarkan angket ke daerah-daerah untuk menghimpun masukan tentang mekanisme penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) yang diinginkan untuk mempercepat dana sampai ke sekolah.

“Kami tawarkan tiga skema penyaluran dana BOS, yakni apakah berupa dana transfer daerah, seperti tahun-tahun sebelumnya dana ditransfer ke provinisi kemudian disalurkan ke rekening sekolah atau seperti skema 2005-2011, yakni dari pusat langsung ke rekening sekolah,” kata Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto usai penutupan Lomba Keterampilan Siswa SMP Terbuka di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, angket ini penting hasilnya untuk mengetahui keinginan daerah untuk memperlancar penyaluran dana BOS ke sekolah yang saat ini masih mengalami keterlambatan di ratusan kabupaten/kota.

“Kami melihat komitmen sebagian besar pemda masih rendah untuk mempercepat penyaluran BOS. Daerah tidak menghiraukan surat keputusan bersama tiga menteri,” katanya.

Penyaluran dana BOS triwulan III baru dilakukan sebanyak 200 kabupaten/kota dari 447 kabupaten/kota di Tanah Air.

“Triwulan ketiga ini tidak secepat triwulan satu dan dua, itu kan aneh. Kami sudah koordinasi dengan daerah, tetapi banyak yang tidak memiliki komitmen tinggi untuk menyalurkan segera dana bos ke sekolah,” katanya.

Ia mengatakan, penyaluran triwulan pertama sudah selesai, triwulan kedua sudah hampir selesai, seharusnya triwulan ketiga ini lebih cepat karena sudah berpengalaman.

“Tapi nyatanya tidak dibandingkan dengan sekarang ini, triwulan ketiga ini itu baru 200-an kabupaten/kota yang menyelesaikan, padahal kan jumlahnya 497,” katanya.

Suyanto menilai, kurangnya komitmen daerah ini merupakan hambatan luar biasa.

“Kami tanyakan kepada yang mengelola, karena meskipun Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional membuat aturan-aturan untuk melonggarkan mekanisme APBD, tetap tidak bisa memecahkan masalah penyaluran,” katanya.

Ia menyatakan, beberapa daerah mampu menyalurkan dana BOS dengan lancar sejak triwulan pertama, seperti Kabupaten Banyumas, dua hari bisa cair.

Namun di propinsi lain, seperti Jawa Timur masih ada 10 kabupaten/kota yang belum cair.

“Jadi kami tidak bisa membayangkan daerah-daerah, seperti Papua, NTT, penyaluran dana BOS kapan mau selesai?” katanya.

Dikatakannya, dana BOS itu merupakan layanan pendidikan bagi masyarakat, kalau tidak sampai kepada siswa artinya memangkas hak mereka mendapatkan layanan pendidikan.

Sumber : Kantor Berita Antara